PRAKTEK PENDIDIK DI BEBERAPA NEGARA

PRAKTEK PENDIDIK DI BEBERAPA NEGARA

1.    SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA TERBELAKANG
gambaran suatu negara yang terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, yang jarang memiliki industri, persediaan tenaga listrik yang tidak memadai, tidak memiliki jalan raya dan jalan kereta api yang cukup, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, komunikasi yang buruk, Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit, Sebagian besar penduduk buta huruf dan miskin, sistem perbankan jelek, dan ekspornya ke negara lain sama sekali terdiri bahan mentah, hasil tambang, atau buah-buahan dan beberapa bahan makanan.
2.    SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA BERKEMBANG
KARAKTERISTIK NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG
Michael P Todaro dan Burhanuddin Abdullah
Meskipun setiap negara sedang berkembang memiliki perbedaan antar negara dan klasifikasinya, namun sebagian besar memiliki tujuan yang sama. Tujuan mereka diantaranya adalah :
• Memerangi Kemiskinan
• Mengurangi Ketidak merataan
• Mengurangi Pengangguran
• Memenuhi Standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan bagi masyarakat
• Memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial serta menempa persatuan bangsa

Selain tersebut di atas terdapat pula kesamaan masalah yang dihadapi tetapi dengan kadar yang berbeda-beda yaitu :
1. Kemiskinan yang kronis dan meluas
2. Tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat terus
3. ketidakmerataan distribusi pendapatan yang semakin melebar
4. Rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian
5. Kesempatan ekonomi antara desa dan kota
6. Kurangnya pelayanan kesehatan dan pendidikan
7. Memburuknya neraca pembayaran dan hutang luar negeri
8. meningkatnya ketergantungan teknologi terhadap luar negeri
9. Lemahnya kelembagaan dan sistem penilaian

Tinjauan tentang perbedaan struktur ekonomi dunia ketiga
Terdapat tujuh komponen utama perbedaan diantara negara sedang berkembang :
1. Ukuran Negara (Geografis, Penduduk dan pendapatan)
2. Evolusi Sejarah
3. Sumberdaya manusia dan fisik
4. Kepentingan relatif sektor pemerintahan dan swasta
5. Sifat struktur industri
6. Tingkat ketergantungan terhadap ekonomi luar negeri dan kekuasaan politik
7. Pembagian kekuasaan, kelembagaan dan politik luar negeri

Ukuran negara dan Tingkat Pendapatan
Luasnya suatu negara, penduduk serta tingkat pendapatanperkapita merupakan determinan potensi ekonomi yang penting dan faktor yang membedakan antar negara sedang berkembang. Diantara 143 negara berkembang anggota PBB, 104 negara diantaranya berpenduduk kurang dari 15 juta jiwa dan 75 negara berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa. Negara besar yang padat penduduknya hidup berdampingan dengan negara kecil yang berpenduduk sedikit, negara dengan wilayah yang luas biasanya memiliki keuntungan dari tersedianya macam-macam sumber daya, potensi pasar yang luas dan kurang bergantung kepada produk dan bahan baku dari luar, tetapi meski demikian timbul permasalahan dari pengawasan administratif kesatuan nasional dan ketidak sinambungan regional dimana ketidakmerataan pendapatan nasional menjadi persoalan. Sehingga tidak menjamin bahwa negara dengan luas wilayah yang besar akan menciptakan pendapatan yang besar bagi masyarakatnya misalnya saja India dengan penduduk sekira 140 juta jiwa ternyata tingkat pendapatan perkapita pertahun sebesar $265 US, sedangkan Singapura dengan penduduk sekira 2,6 juta jiwa berpendapatan perkapita pertahun mencapai $5.900US (data tahun 1993)
Latar Belakang Sejarah
Kebanyakan negara Asia dan Afrika pernah dijajah oleh negara Erofa seperti Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Portugal dan Spanyol. Struktur Perekonomian, pendidikan dan lembaga sosial negara tersebut dibentuk oleh bekas negara penjajah. Sehingga setiap negara yang pernah dijajah oleh negara yang berbeda-beda akan memiliki kebudayaan, pembentukan kelembagaan dan sosial yang berbeda-beda pula. Seperti India yang dijajah oleh Inggris, Philipina yang dijajah Spanyol dan Amerika, Vietnam dijajah oleh Perancis dan Indonesia yang dijajah oleh Belanda.
Sumber Fisik dan Manusia
Potensi pertumbuhan ekonoi suatu negara sebagian besar dipengaruhi oleh sumberdaya fisik (tanah, mineral, dan bahan mentah lainnya) serta sumber daya manusia (baik jumlah maupun tingkat pendidikan). Sumber daya manusia tidak terbatas pada jumlah dan pendidikannya saja tetapi juga meliputi pandangan kebudayaan mereka, sikap terhadap pekerjaan dan keinginan untuk memperbaiki diri. selanjutnya tingkat kecakapan administratif seringkali menentukan kemampuan sektor pemerintah dalam mengubah struktur produksi dalam waktu yang tepat. Disini seseorang akan terlibat dengan masalah rumitnya hubungan antar kebudayaan, tradisi, agama, kesukuan dan pemecahan atau penyatuan suku. Jadi, bentuk sifat sumberdaya manusia dalam suatu negara merupakan determinan struktur ekonomi yang penting.
Peranan Sektor Pemerintah dan Swasta
Sebagian besar negara berkembang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu sektor pemerintah dan swasta ikut campur dalam menggunakan sumber daya. Pembagian antar dua sektor tersebut masing-masing secara relatif umumnya ditentukan oleh situasi historis dan politis.
Besarnya pemilikan oleh pihak asing disektor swasta merupakan variabel yang penting untuk menentukan perbedaan diantara negara negara berkembang, Sektor swasta besar yang dimiliki oleh pihak asing biasanya mendorong timbulnya masalah serta kesempatan politis dan ekonomis yang ditemui. Misalnya negara Afrika yang seringkali mengalami kekurangan sumber daya manusia terdidik cenderung lebih menitik beratkan aktivitas sektor pemerintahan dan perusahaan negara berdasarkan asumsi bahwa kekurangan sumber daya terdidik dapat diatasi dengan koordinasi daripada melalui pemecahan administratif dan kewirausahaan.
Struktur Industri
Sebagian besar negara berkembang merupakan negara agraris, pertanian baik untuk keperluan konsumsi sendiri maupun komersial, merupakan aktivitas ekonomi utama ditinjau dari sudut distribusi penggunaan angkatan kerja maupun ditinjau daru proporsi sumbangan dalam GNP.
Peranan sektor manufaktur dan jasa diantara negara berkembang juga memperlihatkan perbedaan yang besar. Walaupun terdapat persamaan masalah namun strategi pembangunan di negara berkembang berbeda-beda, tergantung kepada sifat alam, struktur dan tingkat saling ketergantungan antara sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sektor industri sekunder (umumnya bidang manufaktur) dan sektor industri tersier (perdagangan, keuangan, transportasi dan jasa).
Ketergantungan Terhadap Luar negeri; Ekonomi, Politik dan Kebudayaan
Bagi negara berkembang, ketergantungan tersebut sangat tinggi tingkatnya, bahkan beberapa kasus menyentuh pada hampir semua tingkat kehidupan. Kebanyakan negara kecil sangat tergantung pada perdagangan luar negeri dengan negara maju. Hampir semua negara kecil tergantung pada impor teknologi produksi yang umumnya tidak cocok dengan kondisi negara tersebut.
Walaupun tingkat ketergantungan ekonomi sangat tinggi, yakni dalam bentuk transfer barang dan teknologi, namun ada juga keuntungannya yaitu berupa transmisi kelembagaan (umumnya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan), nilai-nilai, pola konsumsi, serta sikap hidup, bekerja dan bersikap diri.
Struktur Politik, Kekuasaan dan Kelompok Penekan
Konstelasi kepentingan dan kekuasaan diantara berbagai kelompok masyarakat dikebanyakan negara berkembang lahir sebagai akibat sejarah politik ekonomi dan sosial yang berbeda satu dengan lainnya. Tanpa memandang pembagian kekuasaan diantara angkatan bersenjata, kaum industrialis, dan tuan tanah Amerika Latin, kaum politisi dan pejabat tinggi pemerintahan di Afrika, para raja minyak dan mogul-mogul keuangan di Timur Tengah, rentenir dan industrialis Asia yang kaya, kebanyakan negara berkembang secara langsung atau tidak langsung diperintah oleh segelintir elit dibandingkan dengan apa yang terjadi dinegara maju.
Oleh karena itu, setiap perubahan ekonomi dan sosial memerlukan dukungan dari kelompok elit, baik melalui persuasi meupun paksaan dan jika perlu menyingkirkan mereka dengan kekuatan. Jalan manapun yang ditempuh, pembangunan ekonomi dan sosial tidak mungkin dilakukan tanpa mengubah lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi suatu negara (misalnya sistem sewa tanah, struktur pendidikan, hubungan pasar tenaga kerja, undang-undang hak milik, pembagian dan pengawasan harta keuangan dan fisik, undang-undang perpajakan dan warisan dan peraturan perkreditan).

CIRI-CIRI UMUM NEGARA BERKEMBANG
Ciri-ciri umum negara berkembang diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Standar Hidup yang Rendah
2. Produktivitas yang rendah
3. Tingkat Pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi
4. tingkat pengangguran yang meningkat serta kekurangan pekerjaan
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan barang ekspor primer
6. Tingkat ketergantungan dan kepekaan dalam hubungan internasional
Soal Untuk Latihan
3.    SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di abad ini. Pendidikan juga bisa digunakan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan di Indonesia memang jauh dari sempurna. Untuk itu kita perlu mengetahui sistem-sistem pendidikan di negara lain untuk membandingkannya dengan sistem pendidikan di Indonesia.Yang nantinya jika kita mengetahui sistem pendidikan di negara lain diharapkan dapat mendorong kita untuk lebih memajukan pendidikan Indonesia

Sistem Pendidikan di Inggris



Inggris dikenal dengan standar pendidikannya yang tinggi, sistem pendidikan Inggris telah banyak mempengaruhi banyak negara dan adalah rumah untuk beberapa universitas terkenal.



Sekolah Dasar



Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa ujian, meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada belajar secara praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti Inggris, matematika dan sains, juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi, musik, seni dan olahraga.



Sekolah Menengah Atas



Siswa memulai sekolah menengah pada usia 11 tahun, dimana menjadi kewajiban untuk lima tahun berikutnya. Di setiap jenjangnya, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan ditambah setidaknya 1 bahasa asing. Di tahun ke-4, mereka mulai bersiap untuk mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Siswa akan diuji di 9 atau 10 topik GCSE yang mereka pilih.



A-Levels di Sekolah Menengah Atas



Setelah menyelesaikan ujian GCSE, siswa sekolah menengah dapat meninggalkan sekolah untuk bekerja, mengikuti program training di sekolah kejuruan atau teknik, atau melanjutkan 2 tahun lagi untuk menyiapkan diri bagi ujian masuk universitas, yang dikenal dengan “A-Levels.” Secara umum, siswa yang ingin masuk ke universitas akan belajar 3-4 subyek untuk ujian A-Levels. Ini kerap dilakukan di sekolah yang dinamakan Sixth Form Colleges. Makin tinggi nilai ujian A-Levels, makin baik peluang siswa untuk masuk ke universitas pilihannya.



Program Sarjana



Ditingkat sarjana, siswa di Inggris dapat memilih jurusan “art” dan “sciences”. Program biasanya berlangsung selama tiga tahun dimana selama itu siswa menyelesaikan pelajaran dan tutorial di bidang masing-masing. Siswa yang akan lulus biasanya harus mengikuti ujian akhir. Syarat penerimaan bagi siswa internasional termasuk kefasihan bahasa Inggris (min IELTS 6.0), tambahan 1 tahun sekolah menengah, dikenal dengan University Foundation Year atau nilai A-Level.



Pasca Sarjana atau PhD



Pelajaran universitas dapat diteruskan ke tingkat pasca sarjana. Gelas pasca sarjana tradisional biasanya dibidang “Arts” (MA) atau “Sciences” (MSc). Gelar pasca sarjana yang makin populer adalah Masters in Business Administraion (MBA). Program Master berlangsung selama satu sampai dua tahun dan mengharuskan ujian dan tesis untuk syarat kelulusan. Bagi program tertentu, pengalaman dibidang riset dan bekerja dibutuhkan untuk mengikuti program doktoral, atau PhD, yang dapat berlangsung selama empat atau lima tahun di sekolah dan riset serta disertasi.



Sistem Pendidikan di Amerika Serikat



Sistem pemerintahan di AS hampir mirip dengan di Indonesia. Terdiri dari 3 lapis pemerintahan yaitu pusat disebut Federal atau Sentral Goverment, pemerintah provinsi atau negara bagian yang disebut State goverment dan yang ketiga pemerintah kota atau kabupaten yang disebut Local Goverment. Ada 51 negara bagian atau state di AS, dan ada sekitar 10 sampe 30 kota/kabupaten atau disini disebut Town / City disetiap negara bagian.
Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah AS bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sangat kuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka. Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain.



Sistem pemerintahan di tiap lapis juga hampir mirip dengan di Indonesia. Ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif ditingkat pusat menggunakan sistembikameral atau sistem dua kamar, sama dengan di Indonesia ada DPR dan DPD, jumlah DPR plus DPD sama dengan MPR, disini MPR disebut Congress beranggota sebanyak 535 orang yang terdiri dari House (semacam DPR-RI) beranggota 435 orang dan Senate (semacam DPD)beranggota sebanyak 100 orang. Ditingkat state atau negara bagian atau provinci juga terdiri dari Representative (=House) dan Senate. Sedangkan ditingkat lokal hanya adarepresentative. Ditingkat lokal disetiap 200 orang penduduk ada 1 orang representatif, jadi contohnya ditempat kami tinggal di kota Amherst penduduknya ada 22.000 orang, maka wakil rakyatnya (representatif) ada 110 orang. Wakil rakyat ini kemudian memilih perwakilan mereka lagi atau bisa juga disebut tim formatur atau disini disebut selectman atau Selectboard sebanyak kurang lebih 5 orang yang mempunyai tugas memilih walikota (Mayor) atau Bupati (Town manager). Tidak terkait dengan itu, masyarakat juga memilih melalui pemilu lokal yang disebut wakil-wakil mereka yang akan mengurus urusan pendidikan, yaitu yang disebut school commitee atau komite sekolah. Bedanya dengan di Indonesia komite sekolah adanya ditiap sekolah, tapi di AS komite sekolah adanya ditingkat kota/kab. Jadi mungkin mirip dengan Dewan Pendidikan di Indonesia, hanya bedanya komite sekolah di AS dipilih langsung oleh rakyat.



Komite sekolah ini berjumlah berkisar 5-7 orang tergantung jumlah penduduk, dan mereka akan memilih yang disebut Super Intendants sebanyak 1 orang. Maka untuk urusan pendidikan komite sekolah berfungsi sebagai legislatifnya dan super intendant sebagai eksekutifnya atau kepala dinasnya. Jadi semacam ada 2 pemerintahan ditingkat lokal, yaitu pemerintahan yang mengurus pendidikan, dan pemerintahan yang mengurus selain pendidikan. Eksekutif yang mengurus pendidikan disebut super intendant dan eksekutif yang mengurus selain pendidikan disebut mayor atau town manager. Pendapatan pemerintah lokal berasal dari pajak property yang dipungut dari masyarakat, uang ini dipegang oleh mayor/town manager dan 60% dari uang ini diserahkan kepada Super Intendant. Ketika kami sempat bertemu dengan seorang mantan walikota Amherst, beliau menyatakan pusing dengan komite sekolah, karena uang saya sebagian besar dipakai buat mengurus pendidikan.



Amerika Serikat terdiri dari berbagai orang dari negara-negar lain didunia.
makanya AS sering disebut sebagai Negri Imigran. Meskipun imigran tapi mereka diperlakukan sama. Demokrasi dan hak setiap individu dijunjung tinggi. Keberhasilan letaknya pada individu masing2 bukan pada sistemnya. Ketika di Newyork saya melihat banyak gelandangan berkeliaran dikota yang sangat padat, lebih padat dari jakarta. Lebih padat dari pusat pertokoan di kota Sukabumi. Dan orang miskin juga banyak, tetapi itu bukan lantaran mereka tidak diperhatikan pemerintah, tetapi karena mereka sendiri yang mau seperti itu, dan sebagiannya lagi karena sudah dirusak oleh obat-obat bius. Ternyata etnik yang tergolong kaya di AS adalah etnik kulit putih asli AS dan orang Asia, dan yang miskin kebanyakan orang kulit hitam, suku African American dan orang Hispanik (Amerika Latin). Kalo dari sisi agama, yang kaya adalah orang Yahudi dan Muslim. Ada sekitar 10% dari seluruh penduduk AS yang paling kaya. penghasilan pemerintah pusat atau federal adalah dari pajak penghasilan atau PPH (kalo tadi pemerintah lokal penghasilannya dari pajak proverty atau PBB). Dari keseluruhan pendapatan banyak 70%nya berasal dari 10% orang paling kaya di AS.



Tugas dari Komite Sekolah adalah : mengurus anggaran pendidikan, mengangkat Super Intendant (SI), membuat kebijakan pendidikan termasuk kurikulum, dan melaporkan ke publik (masayarakat). Tugas SI adalah :

Mengangkat Principals atau Kepala Sekolah, mengangkat staf dan direktur-direktur pendidkan (subdin-subdin), melaksanakan pengelolaan pendidikan, dan melaporkan ke komite sekolah. Tugas dari Principals adalah : Sebagai manager di sekolah, mengangkat guru-guru, melaksanakan kurikulum dan melaporkan ke SI. Tugas guru adalah membuat draft kurikulum, menentukan buku (tapi tidak boleh menjual), mengajar, melaporkan ke principals.



Keuangan untuk pendidikan yang diberikan ke SI melalui komite sekolah berasal dari 60% kekayaan pemerintah lokal, 40% kekayaan pemerintah state dan 10% kekayaan pemerintah pusat. Tetapi ketika pemerintah state dan pusat memberikan kekayaannya ke komite sekolah, maka komite sekolah wajib menerima kebijakan-kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan state yang terkait dengan jumlah uang yang diberikannya itu.



Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan. wajib belajar di AS mulai dari SD sampai SMA. Tapi pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negri. Untuk sekolah swasta, pemerintahan dipusat sampai lokal tidak memberikan anggaran apapun, dan sebaliknya sekolah itupun tidak diwajibkan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.



Pada tahun 2001 pemerintah pusat melakukan Reformasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan kebijakan NCLB atau No Child Left Behind atau Tak ada satupun anak yang tertinggal dibelakang. Kebijakan ini terkait dengan mutu atau kualitas anak didik. Negara bagian Massachusetts yang selalu terbaik dalam pendidikan telah lebih dulu mengawali kebijakan ini pada tahun 1993. Kebijakan NCLB ini antara lain dilakukan dalam bentuk penciptaan standar-standar mutu hasil didik dan pelaksanaan Ujian Nasional. Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah negara bagian untuk membuat standar pendidikan, membuat kurikulum, membuat soal Ujian nasional dan menyelenggarakan Ujian nasional. materi yang diujikan samapai saat ini baru Matematik dan Bahasa Inggris, tapi tahun depan akan ditambah Sejarah AS dan IPA.



Intervensi pemerintah pusat dalam pendidikan dilakukan karena melihat kualitas pendidikan anak-anak SMA sangat menurun. Angka Drop Out (tidak meneruskan sekolah) sebesar rata-rata 50%, dari 50% yang ikut Ujian nasional lulus 90%, dari yang lulus ini sebagian meneruskan kuliah dan sebagian lagi bekerja. Sebelum masuk perguruan tinggi atau bekerja mereka juga di tes, dan hanya 50% dari yang ikut tes lulus masuk perguruan tinggi atau bekerja. akibatnya banyak pengangguran atau bekerja ditempat yang dibayar murah, dan akibatnya angka kemiskinan makin meningkat, seterusnya pembayar pajak semakin sedikit dan pendapan negara semakin berkurang

Sistem Pendidikan Jepang



Pendidikan Prasekolah



Pendidikan prasekolah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
Play Group (PG) adalah merupakan fasilitas yang disediakan bagi para orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya di siang hari. Pendaftaran murid baru dimulai setiap awal Januari. Permohoman untuk masuk ke PG ini dilakukan di kantor pemerintahan setempat karena terbatasnya jumlah tempat untuk masuk ke kelompok bermain ini.



Abd. Rahman Assegaf memaparkan bahwa TK di Jepang menerima murid berusia 3 sampai 5 tahun untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar berusia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Lebih dari 50% TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil yang merupakan TK Negeri. Meski demikian, semua TK adalah pendidikan prasekolah di bawah naungan Departemen Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola berdasarkan hukum pendidikan.



TK atau yang disebut youchien bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain:

(1)Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan; (2) Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama; (3) Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi; (4) Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama; (5) Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.



Pendidikan Wajib



Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma bagi semua anak, khususnya biaya sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik dan makan siang di sekolah perlu membayar sendiri. namun bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu ada juga bantuan untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun; 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP.[7]



Hampir semua siswa di Jepang belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama SMP, dan kebanyakan mempelajarinya paling tidak selama 6 tahun. Mata pelajaran wajib di SMP adalah bahasa Jepang, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda. [8]

Pendidikan Menengah Atas



Ada tiga jenis SMA, yaitu: full time, part time (terutama malam hari), dan tertulis. Sekolah menengah yang full time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di SMA full time. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan perawatan. Untuk masuk ke salah satu jenis sekolah tersebut, siswa harus mengikuti ujian masuk dan membawa surat referensi dari SMP tempat ia lulus sebelumnya.



Hampir semua SMP dan SMA serta Universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menyelenggakan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di juku atau yobiko pada akhir pekan atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran sekolahnya [9]

Pendidikan Tinggi



Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas, junior college (akademi), dan technical college (akademi teknik). Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-) dan pascasarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 berlangsung selama 4 tahun, menghasilkan sarjana bergelar Bachelor’s degree, kecuali di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi dalam dua kategori, yakni Master’s degree (S-2) ditempuh selama 2 tahun sesudah tamat S-1dan Doctor’s degree (S-3) ditempuh selama 5 tahun.



Junior college memberikan pendidikan selama dua atau tiga tahun bagi para lulusan SMA. Kredit yang diperlukan di junior college dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk memperoleh gelar Bachelor’s degree (S-1). Lulusan sekolah menengah (setingkat SMP) dapat masuk ke technical college (akademi teknik). Pendidikan di lembaga ini berlangsung selama 5 tahun (full time) untuk mencetak tenaga teknisi. Universitas dan junior college memilih mahasiswanya berdasarkan hasil ujian masuk serta hasil prestasi belajar dari SMA. Untuk sekolah negeri dan umum daerah, sejak tahun 1979 diberlakukan “tes gabungan kecakapan” yang seragam, sebagai tahap pertama dari sistem ujian masuk. Tahap kedua berupa ujian masuk universitas yang bersangkutan sebagai seleksi final.
Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negara Jepang ini, yaitu: program sarjana, pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan.

Program sarjana menerima tiga macam mahasiswa, yaitu: mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa pengumpul kredit. Mahasiswa reguler adalah mereka yang belajar selama 4 tahun, kecuali jurusan kedokteran yang harus menempuh 6 tahun. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang diijinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak diakui. Adapun mahasiswa pengumpul kredit hampir sama dengan mahasiswa pendengar, tetapi kreditnya diakui.



Sedangkan program pascasarjana terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti, Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit. Mahasiswa Peneliti adalah mahasiswa yang diijinkan melakukan penelitian dalam bidang tertentu selama 1 semester atau 1 tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar. Program ketiga adalah diploma, yang lama pendidikannya 2 tahun. Enam puluh persen dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Akademi atau special training academy adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang khusus, sepertiketerampilan yang diperlukan dalam pekerjaan atau kebidupan sehari-hari dengan lama pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Adapun sekolah kejuruan adalah program khusus untuk lulusan SMP dengan lama pendidikan 5 tahun dan bertujuan membina teknisi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PENDIDIKAN

UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PENDIDIKAN

1.    PERUBAHAN KURIKULUM
Dalam mewujudkan tujuan pendidikan berbagai upaya dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah  terus diupayakan. Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran dan proses selama kegiatan belajar mengajar, memiliki fungsi yang sangat penting. Rencana dan pengaturan yang baik sangat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi dalam target pendidikan kita.  Harapan-harapan untuk pencapaian kemajuan di masa depan sangat dipengaruhi oleh mutan-muatan yang terkandung didalam kurikulum. Perubahan kurikulum yang sudah beberapa kali dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di Negara kita mulai dari tahun 1975 sampai tahun 2004, dalam kenyataannya belum mampu mengakomodir setiap tujuan yang ingin di capai.  Padatnya jumlah bahan ajar ternyata cukup membebani para peserta didik.  Efek dari beban ini siswa tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai kompetensi yang dimilikinya secara maksimal.  Pada kurikulum tahun 2004  lahirlah KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi) dengan jumlah beban yang agak longgar.  Tetapi sayangnya kurikulum ini tidak dapat bertahan lama, sebelum menunjukan hasil yang signifikan perubahan kurikulum kembali terjadi.  Sosialisasi dilapangan yang baru saja usai hanya menambah kebingungan guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau lebih dikenal dengan KTSP yang memasukan unsur muatan lokal dan pengembangan diri yang mulai digulirkan tahun 2006, juga belum mampu menampung aspirasi sesuai dengan fungsi dari kurikulum itu sendiri.  Kecenderungan guru untuk menyelesaikan bahan/materi ajar dengan cepat juga ternyata tidak memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan dirinya hingga memiliki kompetensi yang maksimal.  Disamping itu keterlibatan orang tua dan pihak-pihak yang berperan sebagai stakeholders juga belum menunjukan perannya secara maksimal.  Hal ini semakin menambah biasnya pelaksanaan dari fungsi-fungsi kurikulum yang digulirkan di Negara kita.
Pembentukan kasta baru dalam system pendidikan kita (meminjam istilah dari kolom editorial Harian Media Indonesia, salah satu edisi di bulan mei), yang muncul sebagai efek dari adanya Sekolah Berstandar Internasional, dalam satu sisi mungkin berdampak posistif untuk penempatan kurikulum sesuai fungsinya.  Tetapi ini sepertinya hanya berlaku bagi sekolah yang sudah berstandar Internasional, tetapi bagaimana untuk sekolah yang belum termasuk kategori ini?.  Pada umumnya sekolah ini rata-rata memiliki alokasi biaya yang kurang mendukung, berbagai keterbatasan menjadi pembatas bagi mereka dalam mengembangkan potensi anak didik secara maksimal.


2.    PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi ( Oteng Sutisna:1983). Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.
Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan itu sendiri adalah sebagai berikut:
• Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan? Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?
• Pengorganisasian (Organizing)
Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran specific atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin, pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atsan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.
• Pengarahan (Directing )
Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
• Pengawasan
Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.
• Pengembangan
Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan, dengan adanya pengembangan pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh.
Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja SMP merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.
Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang di anggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA PERMASALAHAN PENDIDIKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA PERMASALAHAN PENDIDIKAN

Faktor utama yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan diantaranya adalah: 1) Perkembangan IPTEK, 2) Laju pertumbuhan penduduk, 3) Aspirasi masyarakat, 4) Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan.
1.      Pengaruh IPTEK
a.       IP (Ilmu Pengetahuan)
Berkembangnya IP (Science), apakah bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian dan sebagainya jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan misalnya saja, materi/bahan pengajar yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah/disesuaikan.
b.      TEK (Teknologi)
Perkembangan teknologi, misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. Persyaratan kerja, kebutuhan tenaga kerja, sistem pelayanan dan lain-lain akan serba baru. Perkembangan seperti ini akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, oleh karenanya perlu ditanggulangi. 
c.       S (Seni)
Aktivitas kesenian mempunyai adil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya (tujuan pendidikan). Secara khusus kesenian dapat mengembangkan domain/aspek afektif dari peserta didik.


2.      Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk yang pesat, akan menyebabkan perkembangan masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar/banyak. Jika daya tamping sekolah tidak bertambah maka sebagian dari mereka terpaksa antri atau tidak sekolah. Jika ditampung juga (misalnya karena wajib belajar) maka ratio guru siswa akan semakin besar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah lain seperti masalah mutu.
Penyebab penduduk yang tidak merata ditanah air akan menimbulkan masalah baru pula. Misalnya bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat (kota) dan daerah terisolir yang anak usia sekolahnya tidak seberapa orang (jarang).
3.      Aspirasi Masyarakat
Kecendrungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka.
Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak (juga remaja dan dewasa) akan menyerbu dan membanjiri sekolah (lembaga pendidikan). Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa/mahasiswa baru, ratio guru-siswa, waktu belajar, permasalahan akan terus berkembang karena saling kait seperti yang dikemukakan pada Bab sebelumnya.
4.      Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan
Masyarakat yang umumnya beradah di daerah terpencil, yang ekonominya lemah, dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini, sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya antara lain bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan/ketinggalannya bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut.

PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN

PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN
A.    KUANTITAS
Yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah.
Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah, karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal didaerah terpencil
B.    KUALITAS
Seiring perkembangan zaman yang sangat cepat dan modern membuat dunia pendidikan semakin penuh dengan dinamika, Di Indonesia sendiri dinamika itu tampak dari tidak henti-hentinya sejumlah masalah yang melingkupi dunia pendidikan. Permasalahan-permasalahn yang melingkupi dunia pendidikan kita saat ini menurut Suryati Sidharto (Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo, 1995), problem yang dihadapi bangsa Indonesia mencakup lima pokok problem, yaitu: Pemerataan Pendidikan, Daya Tampung Pendidikan, Relevansi Pendidikan, Kualitas/Mutu Pendidikan, dan Efisiensi & Efektifitas Pendidikan (Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan, Arif Rohman, Hal: 245)
Dalam kesempatan ini Penulis hanya akan membahas tentang masalah mutu pendidikan di Indonesia. Masalah mutu pendidikan ini tampaknya dari sejak kita merdeka hingga kini memasuki era millennium belum juga dapat terselesaikan dengan baik. Masalah mutu pendidikan di Indonesia memang sangat komplek dan rumit, ini tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan kita. Menurut penulis sendiri mutu pendidikan merupakan cerminan dari mutu sebuah bangsa. Manakala mutu pendidikannya bagus, maka bagus pula kualitas peradaban bangsa tersebut. Untuk itu seyogyanya masalah mutu pendidikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Tentu dalam pengimplementasian-nya upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab kita bersama, dan bukan hanya Pemerintah.
Menurut Achmad (1993), mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Engkoswara (1986) melihat mutu/keberhasilan pendidikan dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Selamet (1998) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau yang diterima di dunia usaha.
Di sisi lain Heyneman dan Loxley dalam Boediono & Abbas Ghozali (1999) menyimpulkan bahwa kualitas sekolah dan guru nampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia; dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut. Menurut Penulis, mutu pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari input (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga output (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan
C.    EFISIENSI
Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan.
Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah :
a.Bagaimana tenega kependidikan difungsikan
b.Bagaimana sarana dan prasarana difungsikan
c.Bagaimana pendidikan difungsikan
d.Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga



Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga.
Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas.
Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami ke[incangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.Gejala tersebut membawa ketidakefektifan dalam memfungsikan tenaga guru.

Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khusus pada pad saat menyonsong hadirnya kurikulum baru.Proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat dicanangkan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan.

D.    EFEKTIFITAS
Berbicara masalah efisiensi dan efektifitas pendidikan, jika kita kaitkan dengan kondisi pendidikan di Negara kita Indonesia, layak kita lemparkan sebuah pertanyaan, sudah efektifkah pendidikan di Indonesia? Dari pandangan pemakalah, jawabanya adalah relatif tergantung dari sudut pandang (main of view) mana, kita melihatnya.
    Jika kita melihatnya dari sudut pandang persekolah, maka secara khusus, pendidikan di Indonesia sudah dapat dikatakan efektif, hal ini bisa kita lihat sudah ada bebrapa lembaga pendidikan (sekolah) yang bisa dikatakan berkualitas, waaupun jumlahnya masih relative sedikit. Hal ini bisa kita amati dari hasil prestasi belajar siswa yang selalu meningkat setiap tahunnya.
    Akan tetapi, ketika kita melihatnya dari sudut pandang secara luas, pada umumnya pendidikan di Negara kita belum bisa dikatakan efektif dan juga efisien. Hal ini bisa kita amati dari kualitas pendidikan di Negara kita. Jika kita bandingkan dengan Negara-negara lain, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat 69 dari 127 negara di dunia. Kita masih kalah dengan Negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan brunei Darussalam.

E.    RELEVANSI
Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat.
Misalnya:    - Lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai.
-Tidak adanya kesesuaian antara output (lulusan) pendidikan       dengan tuntutan perkembangan ekonomi.
Untuk mengatasinya:   
- Membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha
- Mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.




F.    TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1)      Pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Maksudnya terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Contoh, pendidik yang  merupakan lulusan metematika mengajar bahasa Indonesia. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi masalah pendidikan di Indonesia.
Padahal dalam PP NO.19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2, dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertivikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2)      Pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik.
Dalam UU RI no.14 Tahun 2005 pasal 8 ayat dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi yang salah satu diantaranya kompetensi , dan diperjelas dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “ kompetensi guru sebagai mana dalam pasal 8 meliputi kopetensi pedagogic, kepribadian, social dan professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 
Selain itu juga dijelaskan dalam PP No.19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 mengenai kometensi yang harus dimiliki oleh pendidik.
3)      Pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, sehingga dia mengajar secara tidak maksimal.
Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yang seharusnya pendidik memiliki kompetensi professional, yang mengharuskan pendidik wajib bertanggung jawab dengan tugas dan pembinaan terhadap peserta didik.
4)      pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik , sosial, dan budaya.
5)      Pendidik mengajar tidak sesuai dengan silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini tidak sesuai dengan kompetensi pedagogic yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28 (3) yang berbunyi “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogic, Kompetensi kepribadian, Kompetensi professional dan Kompetensi sosial.
6)      Masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005 seperti pengajar di tingkat SD/MI minimal berijazah S1/ D4. Tapi dalam kenyataan di masyarakat masih terdapat pendidik yang belum berijazah D4 atau dengan kata lain  masih D3.
7)      Tenaga kependidikan biasanya masih berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan.

BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN

BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN

PEMIKIRAN KLASIK:

a. Aliran Empirisme
Aliran empirisme bertolak dari Lockean Tradition yang mementingkan stimulsi eksternal dalam perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diproleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alm bebaqs ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke.
b. Aliran Nativisme
Aliran Nativisme bertolak dari Leinitzian Tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil prkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak.

c. Aliran Naturalisme
Aliran ini dipelopori oleh J.J Rosseau. Rosseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan BAIK. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu.

d. Aliran Konvergensi
Aliran Konvergensi dipelopori oleh Wlliam Stern, ia berpedapat bahwa seorang anak dilahirkan di dumia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu.


PEMIKIRAN BARU TENTANG PENDIDIKAN

1.    Pengajaran Alam Sekitar
     Konsep pengajaran alam sekitar diilhami oleh kata-kata yang dipetik dari
Emmanuel Kant: “Pengertian tanpa pengamatan adalah kosong dan pengamatantanpa pengertian adalah buta.” Hal ini berarti bahwa antara pengamata
n dengandan pengertian harus terjalin hubungan yang saling menunjang dan salingmemperkuat. Artinya manusia hendaknya mampu memanfaatkanlingkungannya.Langkah-langkah pokok pengajaran ini ialah menetapkan tujuan, mengadakanpersiapan, melakukan pengamatan, dan mengolah apa yang diamati.Keuntungan Pengajaran Alam Sekitar adalah-

Menentang verbalisme dan intelektualisme
 
-Dapat membangkitkan perhatian spontan dari anak -anak untukmelakukan kegiatan dengan sepenuh hati.
-Anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif
 -Bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praktis bagi anak-anakSalah seorang tokoh pengajaran     alam sekitar ialah J. Ligthart(1859-1916) seorang ahli pendidikan bangsa Belanda. Pengajaran alam sekitar ini dinamakan “Pengajaran barang sesungguhnya”.

2.Pengajaran Pusat Perhatian
Pengajaran pusat perhatian didasarkan alam sekitar yang objek-objekpengamatannya dititik-beratkan pada sesuatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yangmenarik perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya.O. Declroy(1871-1932) seorang ahli pendidikan bangsa Belgia yang menjaditokoh pengajaran pusat perhatiahan mengaitkan kebutuhan anak dengan empatinstink pokok yang ada pada diri anak, yaitu instink untuk makan, untuk memilikidan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya dan untuk aktif.

3. Sekolah kerja ( pendidikan individual dan social)
Aliran ini memandang penting antara seorang individu dengan masyarakat dalammenunjang proses pendidikan, dalam hal ini pendidikan harus seimbang yaituuntuk kepentingan individu dan untuk kepentingan masyarakat, bagi seorangindividu harus di bina agar dirinya dapat berkembang secara penuhmenyumbangkan kepandaian, kecakapan dan kemampuannya untukkepentingan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat harus rela menyediakansesuatu agar setiap warganya dapat mencapai tingkat perkembangan yangsetinggi- tingginya.
 
4. Pengajaran Proyek
W.H Kalipatrik (1871) yang menyelenggarakan suatu system pengajaran proyekprinsip dasarnya bahwa pengajaran itu harus aktif ilmiaj dan memasyarakat.Proyek pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencanadan penyelenggaraan kegiatan secara baik.Langkah-langkah Pokok Pengajaran Proyek yaitu :
1.Persiapan
2.Kegiatan Belajar
3.Penilaian

5. Home Schooling
Sedangkan pengertian Homeschooling (HS) sendiri adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai homeschooling. Selain homeschooling, ada istilah “home education”, atau “home-based learning” yang digunakan untuk maksud yang kurang lebih sama.Dalam bahasa Indonesia, ada yang menggunakan istilah “sekolah rumah”. Ada juga orangtua yang secara pribadi lebih suka mengartikan homeschooling dengan istilah “sekolah mandiri”. Tapi nama bukanlah sebuah isu. Disebut apapun, yang terpenting adalah esensinya.

6. Sekolah Alam
Sekolah Alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang berberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu yang terkenal adalah Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Biasanya tingkat sekolah di sekolah jenis ini adalah SD. Namun dalam perkembangannya telah melebar ke beberapa jenjang, mulai dari tingkat KB (Kelompok Bermain) hingga tingkat menengah.

TOKOH PENDIDIKAN YANG BERPENGARUH DARI LUAR NEGERI

1.     Tokoh Pestalozzi (1746-1827)

a.      Pestalozzi adalah tokoh pertama yang dipengaruhi oleh Rousseau yang mencoba, ia katakana sendiri, mempsikologikan pendidikan (to psychologize education)




b.     Perjalan hidupnya
Ia dilahirkan di Zurich. Ayahnya seorang dokter, dan meninggal pada waktu ia masih berusia lima tahun. Kasih saying ibunya sangat berkesan dan mempengaruhi pemikirannya tentang pendidikan. Ia mendapatkan pendidikan disekolah dasar, sekolah latin, serta Colegium Humanitatis dan collegiums Carolinum.
c.      Percobaan di Neuhop (1774-1780)
Ia mendirikan pertanian di Neuhop, dalam rangka mewujudkan anjuran Rousseau untuk hidup mendekati alam. Anak – anak yang terlantar di bawah asuhannya dalam percobaan pertanian di Neuhop mendapat pelajaran membaca, menulis dan berhitung, serta berada dalam susasana religious dan kasih sayang.

d.     Masa menulis buku (1780-1798)
Karena kegagalannya dalam percobaan Neuhop, ia meyerahkan kegiatannya dalam menulis buku-bukutenal.tang pendidikan dan reformasi social. Ia menulis “Leonard und Gestrude”, sebuah tulisan berbentuk roman seperti Emile, yang berisi gagasan tentang pembaharuan pendididkan dan social; dan Die Abenstrundeeines Eiensiedlers (saat – saat malam hari dari seseorang pertapa), yang berisi cita-cita membangun masnyarakat.
e.      Percobaan di Sekolah Dasar
Percobaan dan metode dilaksanakan di Stanz,Burgdorf, dan Yverdun. Ia mencobakn sekolah dasar yang menekankan pada pekerjaan tangan yang ditambah dengan pengajaran formal. Namun percobaan itu gagal karna ada serangan dari tentara prancis


2.    MARIA MENTESSORI (1870-1952)
Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak, berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad 20. Metode ini diterapkan terutama di pra-sekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapannya sampai jenjang pendidikan menengah.
Ciri dari metode ini adalah penekanan pada aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru (sering disebut "direktur" atau "pembimbing"). Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya, dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep akademis dan keterampilan praktik. Ciri lainnya adalah adanya penggunaan peralatan otodidak (koreksi diri) untuk memperkenalkan berbagai konsep.
Walaupun banyak sekolah-sekolah yang menggunakan nama "Montessori," kata itu sendiri bukan merupakan merk dagang, juga tidak dihubungkan dengan organisasi tertentu saja.



TOKOH PENDIDIKAN YANG BERPENGARUH DI INDONESIA

A.    Ki Hajar Dewantara
pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.
Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan).
B.    Mohammad Syafei
Pemikiran Syafei diatas menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbaharui.Hal ini terungkap dalam pemikiran G. Revesz seperti yang dikutip oleh Syafei :bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya,seandainya orang masih beranggapan,bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya dan tidak akan berubah lagi,maka orang atau lembaga yang berpendirian dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran. Demikianlah,tujuan pendidikan berupa kesempurnaan lahir dan batin,harus selalu terus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.Dan kesempurnaan yang cocok untuk bangsa Indonesia ? Syafei mengajukan pemikiran yang masih relevan untuk zaman kita ini.
Manusia yang sempurna lahir dan batin atau aktif kreatif itu,apa saja unsur-unsur atau aspek-aspeknya? Ia menyatakan bahwa yaitu jiwa dan hati yang terlatih dan otak yang berisi pengetahuan (Thalib Ibarahim,1978;20 ).Orang yang jiwa dan hatinya terlatih itu tekun,teliti,rajin,giat,berperhatian,dan apik dalam segala bidang perbuatan. Pelatihan jiwa dan hati ini diperoleh melalui pelatihan bebuat atau bekerja mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau bahkan pekerjaan tangan.Bahkan untuk pengisian otakpun,pelajaran pekerjan tangan dapat turut dimanfaatkan.
C.    Kiyai H. Ahmad Dahlan
Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun usianya baru dua puluh tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Misalnya, membetulkan arah kiblat shalat pada masjid yang dipandang tidak tepat arahnya yang sesuai dengan perhitungan menurut ilmu falakiyah yang dikuasainya. Usaha ini sempat menimbulkan insiden yang membuat diri dan istrinya hampir saja meninggalkan Kauman Yogyakarta selamanya. Kemudian memberikan pelajaran agama di sekolah negeri yang saat itu tidak pernah dilakukan oleh kyai lainnya.
Ahmad Dahlan juga sangat memperhatikan kaum dhuafa, anak yatim, dan fakir miskin agar selalu diperhatikan dan diayomi. Hal ini selalu ia ingatkan kepada murid-muridnya agar selalu memperhatikan dan menolong kaum dhuafa tersebut. Pernah suatu ketika beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang surat Al-Ma’un. Namun, surat Al-Ma’un ini selalu beliau ulang-ulang dalam setiap pertemuan pengajian sehingga menimbulkan protes dari murid-muridnya. Setelah dijelaskan lalu setelah pengajian selesai dan murid-muridnya masing-masing membawa anak yatim dan disantuni secukupnya
D.    Rahmah El Yunusiah
Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahmah el-Yunusiyah adalah berupa pendirian sekolah–sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teorinya Arnold J. Toynbee yaitu : “Challenge and Respons”. Sedangkan tujuan pendidikannya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki–laki, dengan demikian hal ini sejalan dengan teori Feminisme, yaitu teori poststrukturalis dan postmodernisme.
Beberapa hambatan  pada kaum  perempuan Indonesia. Pendidikan yang belum berpihak pada kaum perempuan dapat pula ditemui dalam bidang lain. Misalnya dalam bidang kesehatan dan pekerjaan. Perusahaan masih banyak yang belum memberi lapangan kerja pada perempuan. Angka perempuan menganggur lebih tinggi dapat ditemui dimana-mana dibanding laki-laki. Kalaupun perempuan banyak ditemui bekerja disektor informal (pabrik) itu bukan berarti hilangnya diskriminasi. Angka kaum perempuan upahnya tidak dibayar oleh perusahaan mencapai 41,3% lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 10% menjadi bukti beban yang diterima perempuan diluar rumah.

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN NASIONAL

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN NASIONAL

Dasar Pendidikan Nasional
Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya.Begitu pula halnya dengan pendidikan, dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut:
1.      Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950,  Nomor 2 tahun 1945, Bab III Pasal 4 Yang Berbunyi: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia.
2.      Ketetapan MPRS No. XXVII/ MPRS/ 1966 Bab II Pasal 2 yang berbunyi: Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila.
3.      Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988 Bab IV bagian pendidikan berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.
4.      Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab IV bagian Pendidikan yang berbunyi: Pendidikan Nasional (yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5.      Undang-undang RI No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6.      Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UUSPN No. 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

     

Tujuan  dan Fungsi Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan adalah suatu factor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan.Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya.Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.
Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
Sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, ada 6 (enam) prinsip. Ketentuan ini, diatur pada bab II pasal 4yang diuraikan dalam 6 ayat.


Berikut isi undang-Undang 20/2003, pasal 4:
1.      Pendidikan diselenggarakan secara demokrtis dan berkeadiln serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak assi manusia, nilai kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2.      Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbukadan multimakna.
3.      Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4.      Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5.      Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
Pendidkan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komonen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
      
 Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar.
Penyelenggaraan SISDIKNAS dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah di singkat PLS:

1.    Jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan                    berkesinambungan (Pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) sifatnya formal di atur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah ada keseragaman pola yang bersifat nasional

2.    Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang di selenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kursus-kursus di luar sekolah yang sifatnya tidak formal

3.    Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasaan dank ke dalam bahan pengajaran( uu no 52 tahun 1989 bab 1,pasal 1 ayat 5)dasar untuk memberikan bekal dasar atau pendidikan pertama/ setara sampai tamat jenjang pendidikan

Jenis pendidikan adalah pendidikan yang di kelompokan sesuai sengan sifat dan kehususan tatanannya (UU RI no 2 tahun 1989 Bab 1 ayat 4 no 2 tahun 1989)

1.    Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik

2.    Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik,tata boga,dan busana perhotelan,kerajinan,administrasi,perkantoran dll.

3.    Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang di selenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/mental yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB untuk jenjang dasar dan PLB untuk jenjang pendidikan menengah memiliki program khusus yaitu program untuk anak tuna netra,tuna rungu,tuna daksa,dan tuna grahita, untuk pendidikan gurunya di sediakan SGPIB(Sekolah guru pendidikan luar biasa) serta dengan diploma 3

4.    Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang di selenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan non departemen
5.    Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik dalam melaksanakan peranan yang khusus dalam pengetahuan ajaran agama yang terdiri dari tingkat pendidikan dasar,menengah dan pendidikan tinggi

Jalur jenjang dan jenis pendidikan dalam di wujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintahpemerintah daerah dan / atau masyarakat

A.    Pendidikan dasar

1.    Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah

2.    Pendidikan dasar berberbentuk sekolah dasar (SD) Dan madrasah ibtidayah (MI) atau bentuk lain       yang sederajat serta sekolah menengah pertama(SMP) dan madrasah tsanawiayah (mts) atau bentuk lain dari sederajat

3.    Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

B.    Pendidikan menengah

1.    Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar

2.    Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan

3.    Pendidikan berbentuk sekolah menengah atas (SMA) madrasah aliyah(MA) Sekolah menengah
        kejuruan (SMK) Dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat

4.    Ketentuan menengah pendidikan mengenai sebagaimana di maksud pada ayat (1 ) ayat (2) dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

C.    Pendidikan tinggi

1.    Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,sarjana,magister,spesialis,dan doctor yang si selenggarakan oleh perguruan tinggi

2.    Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sisitem terbuka

3.    Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik,politeknik,sekolah tinggi,institute atau universitas

4.    Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5.    Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana di maksud dalam ayat(1) ayat (2) dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

6.    Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat berbentuk akademik profesi atau vokasi

7.    Gelar akademik,profesi atau vokasi hanya di gunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang di nyatakan berhak memberikan gelar akademik profesi atau vokasi

8.    Gelar akademik profesi atau vokasi yang di keluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di nyatakan tidak sah

9.    Ketentuan mengenai gelar akademik profesi atau vokasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat(4)ayat (5) dan ayat (6) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
Sejumlah peraturan pemerintah yaitu pasal-pasal tertentu dari UU RI no 2 tahun 1989 peraturan pemerintah yaitu
-    PP No.27 th 1990 tentang pendidikan pra sekolah
-    PP No.28 th 1990 tentang pendidikan dasar
-    PP No.29 th 1990 tentang pendidikan menengah
-    PP No.30 th 1990 tentang pendidikan tinggi
-    PP No.33 th 1990 tentang pendidikan luar sekolah
-    PP No.38 th 1990 tentang tentang tenaga kependidikan
-    PP No.39 th 1990 tentang peran serta masyarakatdalam pendidikan
Penyelenggaraan terwujud pada jalur jenjang dan jenis pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk pembanguanan pengembangan sistem pendidikan nasional mesti berdasar kepada aspek legal

STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tesebut, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia:

1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

2. Standar Isi
Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

3. Standar Proses
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.
Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

5. Standar Sarana dan Prasarana
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan



6. Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah

7. Standar Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.